Parigi Moutong, 26 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan Rapat Koordinasi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan akibat dampak El Niño. Kegiatan berlangsung di Ruang Crisis Center BPBD Kabupaten Parigi Moutong dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap prediksi dan rekomendasi BMKG terkait potensi dampak El Niño yang dapat meningkatkan risiko kemarau panjang, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah wilayah juga telah mengalami kondisi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan sehingga diperlukan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan secara terpadu.

Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri dan Stasiun Meteorologi Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri dari BMKG turut dilibatkan dalam rapat koordinasi tersebut bersama sejumlah instansi lintas sektor. Rapat diikuti oleh unsur pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi teknis terkait.

Perkembangan El Niño dan Dinamika Iklim 2026

Dalam rapat tersebut, SPAG Lore Lindu Bariri menyampaikan paparan mengenai perkembangan musim kemarau dan fenomena El Niño 2026 di Sulawesi Tengah berdasarkan pemutakhiran Dasarian II Agustus 2026. Paparan mencakup perkembangan kondisi laut dan atmosfer Pasifik, perkembangan ENSO, IOD, serta kondisi dan perkembangan musim kemarau di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan bahan paparan tersebut, fenomena El Niño pada periode Juni–Juli–Agustus (JJA) 2026 berada pada kategori sangat kuat, dengan nilai anomali suhu muka laut Niño 3.4 sebesar +2,22°C. BMKG juga memprediksi fenomena El Niño 2026 dapat bertahan hingga awal 2027. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi meningkatnya risiko kekeringan selama periode musim kemarau.

Selain ENSO, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) turut menjadi bagian dari pemantauan iklim. Pada Agustus 2026, indeks IOD tercatat sebesar +0,096 yang menunjukkan fase netral. BMKG memprediksi IOD berpeluang berada pada fase positif setidaknya hingga akhir 2026. Informasi mengenai dinamika ENSO dan IOD tersebut menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan kondisi iklim dan potensi dampaknya terhadap wilayah Sulawesi Tengah.

Dampak Kekeringan dan Ancaman Karhutla di Parigi Moutong

Paparan GAW Lore Lindu Bariri juga menunjukkan perkembangan musim kemarau di Sulawesi Tengah hingga Dasarian II Agustus 2026. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan lintas sektor untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, khususnya pada wilayah yang rentan terhadap keterbatasan air dan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam bahan koordinasi kesiapsiagaan, Kabupaten Parigi Moutong disebut memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas kawasan hutan, perkebunan, persawahan, dan lahan kering yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan sejumlah wilayah memiliki kerentanan terhadap kekeringan pada musim kemarau. Ancaman yang perlu diantisipasi tidak hanya berupa kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga kekeringan meteorologis dan hidrologis, krisis air bersih, gagal panen, hingga gangguan kesehatan akibat asap dan suhu panas.

Hasil asesmen BPBD Kabupaten Parigi Moutong hingga Agustus 2026 menunjukkan beberapa dampak yang mulai dirasakan masyarakat:

• Lahan Pertanian & Perkebunan: Kekeringan telah berdampak pada sekitar 1.400 hektare lahan di sejumlah wilayah.
• Krisis Air Bersih: Di Desa Kayu Agung, debit sumber air dilaporkan tersisa sekitar 25 persen dari kondisi normal. Sementara di Dusun V Desa Sausu Taliabo, terdapat 100 kepala keluarga yang terdampak kekurangan air.
• Potensi Karhutla: Kejadian kebakaran lahan tercatat salah satunya terjadi di Desa Santigi, Kecamatan Ongka Malino, pada 19 Agustus 2026 sekitar pukul 08.15 WITA.

Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya peningkatan patroli, pengawasan aktivitas masyarakat, deteksi dini, serta kesiapan personel dan sarana pemadaman.

Strategi Kesiapsiagaan dan Rekomendasi Lintas Sektor

Dalam rapat koordinasi, penguatan kesiapsiagaan diarahkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan pembagian peran sebagai berikut:

• Pemerintah Daerah: Didorong untuk membentuk posko siaga, melaksanakan patroli rutin, menyiapkan personel dan peralatan, serta memperkuat koordinasi antar instansi.
• Pemerintah Desa: Diharapkan berperan dalam pemetaan wilayah rawan, pembentukan relawan siaga, dan sosialisasi larangan pembakaran lahan.
• Masyarakat: Diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, melaporkan titik api sedini mungkin, menghemat penggunaan air, serta melindungi sumber mata air.

Sejumlah rekomendasi juga disusun untuk penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang, antara lain:

• Pengaktifan Posko Siaga Karhutla dan Kekeringan.
• Patroli terpadu di wilayah rawan serta pemantauan hotspot dan kondisi cuaca secara berkala.
• Distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
• Pembangunan embung dan penampungan air, serta rehabilitasi daerah tangkapan air.
• Penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan sistem peringatan dini berbasis BMKG.

Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan semakin kuat. Sinergi antara informasi cuaca dan iklim, pemantauan kondisi lapangan, edukasi masyarakat, serta respons cepat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.