Sigi, 24 Agustus 2026 — Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri (SPAG LLB) turut menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah di Auditorium BRMP Sulawesi Tengah, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, saran, aspirasi, serta tanggapan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Kepala BRMP Sulawesi Tengah, Dr. Ruslan Boy, SP., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana penting untuk membangun dialog yang konstruktif sekaligus memastikan standar pelayanan BRMP sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
“Melalui forum ini, kami berharap memperoleh masukan dan saran yang konstruktif untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” ujarnya.
Forum dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya:
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah
- Bank Indonesia dan Perbankan
- Balai Wilayah Sungai (BWS) III Palu
- Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah
- Perum BULOG
- Kepolisian Resor Sigi
- Perguruan Tinggi
- Lapas Palu
- Perangkat daerah bidang pertanian & Dinas Pertanian kabupaten se-Sulawesi Tengah
- TVRI dan RRI Palu
- SMK Pertanian
- Kelompok tani
- Lembaga terkait lainnya
Dalam kegiatan tersebut, SPAG Lore Lindu Bariri turut berpartisipasi melalui perwakilan Mudayu Ekaning Prastiwi dan Dian Paolo. Kehadiran SPAG Lore Lindu Bariri menjadi bagian dari keterlibatan antarinstansi dalam forum konsultasi yang membahas peningkatan kualitas pelayanan publik.
Narasumber dan Pembahasan Pelayanan Publik
Hadir sebagai narasumber, Susiati, SP., M.AP., Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, yang menyampaikan materi bertajuk “Peran Penting Standar Pelayanan Publik”. Dalam pemaparannya, Susiati menekankan pentingnya memberikan pengalaman pelayanan yang baik sejak awal, termasuk menempatkan petugas yang kompeten pada lini penerimaan layanan. Ia juga menguraikan 14 komponen standar pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian penyelenggara layanan.
Selain Ombudsman, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (ODSMA) Kementerian Pertanian turut menyampaikan materi melalui Priyantina, SP., M.AP., selaku pembina pelayanan publik lingkup BRMP.
Dalam forum tersebut, BRMP Sulawesi Tengah memaparkan berbagai jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi:
- Layanan pengujian
- Pendayagunaan hasil
- Bimbingan teknis
- Penyediaan benih dan sertifikasi benih
- Perakitan dan pendampingan teknologi
- Layanan PKL
- Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
Diskusi Interaktif dan Komitmen Pelayanan
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan beragam masukan dari peserta. Beberapa isu yang dibahas antara lain:
- Penyediaan formasi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam instansi pemerintah
- Perbedaan kewenangan Ombudsman dan Komisi Informasi Publik
- Kategori layanan gratis dan berbayar
- Mekanisme penetapan layanan berbayar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pola kerja sama yang dapat dikembangkan BRMP
Pada layanan benih sumber, peserta turut membahas mekanisme layanan gratis dan berbayar, termasuk fasilitasi benih sumber oleh BRMP yang dapat diberikan secara gratis untuk mendukung kebutuhan perbenihan masyarakat.
Berbagai masukan dan saran yang disampaikan peserta menjadi bahan penting dalam penyempurnaan standar pelayanan BRMP Sulawesi Tengah. Hasil pembahasan selanjutnya akan dituangkan dan disepakati bersama melalui Berita Acara (BA) sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan FKP.
Melalui forum ini, BRMP Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pengguna layanan.
Bagi SPAG Lore Lindu Bariri, keterlibatan dalam forum seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang terbuka dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
FKP diharapkan tidak sekadar menjadi forum konsultasi, tetapi menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
