Palu, 26 Februari 2026 - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memutuskan memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hingga 7 Maret 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi dengan mempertimbangkan pembaruan informasi dari BMKG, sekaligus masukan para camat yang menilai kewaspadaan masih perlu dijaga.
Dalam forum tersebut, BMKG menyampaikan pesan kunci: hujan mulai muncul, tetapi belum cukup untuk memastikan risiko karhutla turun merata. Kepala SPAG Lore Lindu Bariri, Asep F. Ilahi, memaparkan bahwa pada Dasarian III Februari potensi hujan di Parigi Moutong masih tergolong rendah, sekitar 20–50 mm per dasarian dan umumnya bersifat normal. Memasuki Maret, BMKG memprakirakan sebagian wilayah berpeluang masuk kategori menengah sekitar 100–150 mm per bulan, bahkan ada area yang berpotensi mencapai 150–200 mm. Namun, BMKG juga menandai sebagian lokasi masih berpotensi di bawah normal, sehingga ada wilayah yang tetap kering meskipun hujan turun di tempat lain.
Sisi cuaca harian disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Taufiq Hidayah. Ia menyoroti prakiraan hingga sepekan ke depan yang masih didominasi cerah hingga berawan di banyak kecamatan, dengan peluang hujan yang terbatas. Suhu juga diperkirakan berada pada kisaran 24–32°C, kondisi yang dapat mempercepat pengeringan bahan bakar permukaan ketika hujan tidak merata. Stamet Mutiara turut memaparkan indikator Fire Danger Rating System (FDRS). Hasil pemantauan dan prediksi menunjukkan sinyal kondisi “kering sekali” hingga awal Maret. Karena itu, potensi kejadian karhutla dinilai masih mungkin muncul di beberapa area, terutama bila ada sumber api di lapangan.
BMKG menegaskan, perpanjangan status siaga perlu diikuti langkah pencegahan yang konsisten, mulai dari patroli, pengawasan titik rawan, hingga disiplin larangan pembakaran. Dalam rapat yang sama, Dinas Kesehatan juga mengingatkan bahwa status kewaspadaan malaria masih berjalan dan akan dibahas kembali dalam pertemuan terpisah pada pekan berikutnya.
Dengan keputusan memperpanjang siaga hingga 7 Maret, pemerintah daerah berharap masa transisi ini dapat digunakan untuk memperkuat pencegahan, sambil terus mengacu pada pembaruan BMKG agar langkah di lapangan tetap tepat sasaran.