Palu, 26 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar High Level Meeting dan Rapat Koordinasi pada Kamis (26/2). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ini bertujuan memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, BPS, instansi vertikal, perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri (BMKG). Kehadiran BMKG menjadi bagian penting dalam forum ini mengingat faktor cuaca dan iklim memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi pangan, distribusi logistik, serta dinamika harga komoditas strategis.

 

Peran BMKG dalam Mendukung Pengendalian Inflasi

BMKG diundang selaku pemegang informasi dan proyeksi kondisi cuaca serta iklim terkini di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya pada Triwulan I Tahun 2026 yang bertepatan dengan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengantisipasi potensi gangguan produksi akibat curah hujan ekstrem, kekeringan, maupun cuaca tidak menentu yang dapat mempengaruhi komoditas pangan seperti beras, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa informasi prakiraan curah hujan dan potensi cuaca ekstrem perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada luas panen, distribusi hasil perikanan, hingga kelancaran transportasi logistik. Dengan dukungan data dan analisis iklim dari BMKG, TPID dapat menyusun langkah mitigasi lebih dini, termasuk penguatan cadangan pangan, pengaturan pola tanam, serta optimalisasi distribusi antarwilayah.

Keterlibatan BMKG juga bertujuan untuk memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi, sehingga kebijakan intervensi harga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berbasis proyeksi risiko iklim dan cuaca.

 

Inflasi Ramadhan Bersifat Musiman

Dalam paparannya, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa inflasi merupakan indikator penting dalam menggambarkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berdasarkan tren tiga tahun terakhir (2023–2025), Sulawesi Tengah secara konsisten mengalami inflasi pada periode awal dan akhir Ramadhan.

Periode Lebaran kerap diikuti peningkatan permintaan bahan pangan, lonjakan mobilitas penduduk, serta perubahan pola konsumsi masyarakat seperti meningkatnya belanja makanan jadi, pakaian, dan emas perhiasan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.

Komoditas Penyumbang Inflasi dan Wilayah Perhatian

Sejumlah komoditas tercatat berulang kali memberikan andil inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, antara lain beras, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, serta komoditas perikanan seperti ikan selar dan cakalang. Beberapa wilayah seperti Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih berdasarkan dinamika harga yang terjadi.

Selain faktor permintaan, potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah pegunungan dan kepulauan turut menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi pengendalian.

Strategi Mitigasi dan Penguatan Sinergi

Sebagai langkah antisipasi, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah strategi, antara lain:

  1. Penguatan ketahanan pangan daerah, melalui koordinasi dengan Bulog terkait cadangan beras pemerintah daerah serta penyusunan early warning system stok berbasis data produksi dan distribusi kabupaten/kota.

  2. Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah surplus untuk menjaga pasokan.

  3. Pelaksanaan pasar murah bersubsidi menjelang dan selama Ramadhan dengan fokus pada komoditas prioritas seperti beras, cabai, minyak goreng, dan protein hewani.

  4. Penguatan rantai distribusi dan penyimpanan (cold chain) khususnya untuk komoditas perikanan dan hortikultura.

  5. Penguatan komunikasi publik, termasuk pemanfaatan informasi iklim dan cuaca sebagai bagian dari edukasi pengelolaan risiko inflasi.

Melalui High Level Meeting ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Peran BMKG sebagai penyedia informasi meteorologi dan klimatologi menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis data, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.